Rencana membangun rumah susun sewa

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Rencana membangun rumah susun sewa (rusunawa) di daerah 3-4 Ulu tampaknya terealisasi.Ditargetkan,pada 2011 proses pembangunan rusunawa mulai dibangun.

Pemkot Palembang telah menyiapkan lahan seluas 400 x 40 meter untuk membangun rusunawa yang rencananya berlantai tiga.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya H M Fachmi AR menjelaskan, rusunawa tersebut sengaja dibangun di lokasi yang sama dengan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Mengingat, lahan yang tersedia tidak cukup mengakomodasi untuk memperbanyak rumah serupa. Ukuran rusunawa lebih kecil ketimbang rusunawa sebelumnya.

Dari tiga lantai yang dibangun, nantinya dibagi menjadi 24 unit. “Untuk dananya kita anggarkan dari APBD Kota Palembang 2011,yakni Rp4–5 miliar,”ujar Fahmi. Menurutnya, selain MBR, pegawai negeri sipil (PNS) yang termasuk golongan I juga berhak untuk membeli rumah tersebut. “Tentunya sesuai persyaratan dan ketentuan berkas yang kita inginkan. Proses penyeleksian tetap kita laksanakan secara ketat,”kata dia. Untuk pembangunan rumah MBR di kawasan tersebut, lanjut dia,baru 25 unit yang dibangun.

Pasalnya, rumah yang dibangun atas kerja sama pemerintahan Kota Palembang dengan PT Tarum Griyatama di kawasan Sematang Borang masih terus berlanjut. Kendati demikian,dari 100 rumah yang ditargetkan dibangun, baru 25 rumah yang berhasil dibangun lantaran terkendala cuaca dan akses jalan menuju lokasi. Sejauh ini, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah Rp 1,7 juta ini masih terus berlanjut.

Dan dari total 100 rumah yang direncanakan, setidaknya sudah ada 25 unit rumah yang rampung dibangun. Menurut Fachmi, terhambatnya pembangunan rumah murah di kawasan karena faktor cuaca dan akses jalan menuju lokasi pembangunan yang saat ini masih tanah, tetapi ditargetkan pertengahan 2011 proses KPR sudah dimulai.“Apalagi saat ini kita sudah membangun akses jalan menuju lokasi pembangunan rumah murah,” katanya.

Rumah murah yang dibangun di kawasan ujung Palembang dibangun di lahan seluas 5,3 ha dan tipenya terdiri dari tipe 30 dengan luas bangunan 25 x 30 dan luas tanah 90 m2 ditawarkan seharga Rp35 juta.Sementara tipe lainnya, yakni tipe 36 dengan luas bangunan 30 x 30 dan luas tanah 100 m2 ditawarkan Rp45 juta. “Terkait pembayarannya melalui sistem kredit dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dengan angsuran Rp10.000–Rp15.000 per hari.

Pembayaran sendiri bisa dibayar per harian, mingguan dan juga bulanan melalui Bank Sumsel tergantung masing-masing masyarakat,” katanya. Sementara itu, Direktur PT Tarum Griyatama Z Lakoni Hans mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar 1.000 pendaftar yang ingin membeli rumah murah.

Adapun dari total pendaftar rata-rata adalah pekerja nonformal, sementara PNS hanya 10%.“Untuk siapa saja yang berhak memiliki rumah ini nantinya akan kita survei, dilihat berdasarkan kemampuan bayar. Kita ingin program ini berjalan lancar sesuai rencana dan tepat sasaran,”katanya.

Kasus kekerasan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang sangat tajam.Kenaikannya mencapai 75% jika dibanding tahun lalu. “Pada 2010 ada 41 kasus padahal pada tahun 2009 hanya 27 kasus.

Kenaikannya mencapai 75%.Data ini kita peroleh dari laporan yang menimpa pihak perempuan atau korban,” ujar kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul Ekaningrum kepada wartawan kemarin. Terkuaknya kasus KDRT ini juga merupakan bukti keberhasilan program pemberdayaan perempuan.“

Peningkatan kasus kekerasan yang terungkap tersebut karena sudah adanya kesadaran dari kaum perempuan. Sebagai korban kekerasan, kaum perempuan sudah berani melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ini merupakan indikasi keberhasilan program,”paparnya. Peneliti dari Rifka Annisa Aditya Putra Kurniawan mengatakan keberanian perempuan melaporkan kasus KDRT ini masih di bawah 10%.Dari catatannya,banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan, kebanyakan karena dianggap sebagai aib keluarga.

“Meskipun menjadi korban kekerasan, tidak lebih 8% yang berani melapor. Sisanya memilih diam. Akibatnya, perempuan ini hidup dalam dunia kekerasan di rumah tangganya,”ujarnya. Dari tahun ke tahun, Rifka Annisa menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah tangga. Berdasarkan data yang dimilikinya, total pengaduan ke Rifka Annisa pada 2007 sebanyak 3.402 kasus.

”Dari aduan tersebut, 2.183 kasus (64%) di antaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga.“Namun, hanya sedikit perempuan korban kekerasan yang mengajukan cerai atau melaporkan kasusnya ke polisi. Artinya, sebagian besar perempuan korban kekerasan tetap tinggal dalam lingkaran kekerasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul Badingah, yang juga sebagai Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Gunungkidul, mengatakan kasus kekerasan yang menimpa perempuan bukan hanya terjadi di tempat umum melainkan di dalam rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat yang aman untuk berlindung.

“Kasus kekerasan yang menimpa perempuan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, sosial, dan ekonomi, di mana posisi perempuan dan anak kurang berdaya sehingga sering menjadi objek kekerasan dari anggota keluarga yang lebih berkuasa,” katanya kemarin.

“Kesadaran keluarga dalam menekan dan melaporkan kasus KDRT masih rendah karena masih menganggap bahwa kasus KDRT merupakan sebuah aib apabila diketahui publik, kemudian lingkungan dan budaya yang masih menganggap perempuan hanya dipandang sebelah mata sebagai perwujudan dari budaya patriarki masih kental terasa,”tandasnya.